Menkeu Diundang Seminar Ical, Langsung Dikritik soal APBN 2016

Pendapatan negara menurutnya hanya mampu menutup pengeluaran pemerintah sebesar Rp 87 persen. Karenanya Golkar berpandangan bahwa pemerintah perlu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan penggunaan anggaran. Pemerintah sebaiknya menetapkan pengurangan pagu anggaran total APBN 2016 yang disesuaikan dengan kemampuan penerimaan negara.

"Politik subsidi pemerintah masih condong pada subsidi energi. Dari total subsidi sebesar Rp 182,6 triliun, Rp 102,1 triliun atau hampir 56 persen digunakan untuk subsidi energi dimana yang menikmati subsidi tersebut masyarakat berpenghasilan sedang dan tinggi," ujar Ical.

Di sisi lain, tambahnya, subsidi non energi yang mempunyai dampak bagi upaya peningkatan ketahanan pangan jumlahnya tidak terlalu signifikan. Subsidi untuk pangan hanya Rp 21 triliun, subsidi pupuk Rp 30,1 triliun dan subsidi benih hanya Rp 1 triliun. Artinya subsidi penunjangan ketahanan pangan hanya 28,53 persen dari total pengeluaran subsidi pemerintah.

"Subsidi yang berupa PSO (Public Service Obligation) hanya Rp 3,8 triliun. Padahal subsidi ini yang kebanyakan untuk subsidi biata transportasi perkotaan sangat bermanfaat bagi golongan miskin perkotaan. Pemerintah juga belum menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengembangkan UKMK karena hanya mengalokasikan subsidi untuk kredit program sebesar Rp 16,5 triliun," tegasnya.(fat/jpnn)