Menkeu Dukung Razia Mobil Bodong di Batam
Rabu, 29 September 2010 – 01:11 WIB
JAKARTA — Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, saat ini ada banyak mobil ilegal yang masuk melalui Free Tradee Zone (FTZ) Batam. Sebagian besar mobil ini masuk dalam kategori mobil mewah. Karena itulah, Menkeu mendukung dilakukannya sweeping terhadap mobil mewah ilegal di Batam. "Memang ke depan perlu sosialisasi yang baik, jadi tidak terkesan operasi yang kita lakukan ini tidak jelas background-nya. Sebenarnya mobil-mobil ini masuk sejak tahun 2004 ke atas, tapi dokumen yang digunakan adalah 2004 ke bawah. Jadi penertiban yang kita lakukan sekarang ini sudah benar, menunjukkan penegakan hukum di negara ini," tegas Agus.(afz/jpnn)
"Ternyata di Batam, saat ini banyak mobil-mobil baru masuk tapi menggunakan dokumen impor yang lama. Jadi implikasinya ada pemalsuan dan kerugian negara. Karena itulah kita mendorong untuk dilakukan penertiban. Kita dukung langkah Bea Cukai dan polisi," ujar Agus Marto kepada wartawan, Selasa (28/9) di Jakarta.
Seperti diketahui, polisi melakukan razia mobil mewah di Batam, terutama yang masuk sejak diberlakukannya PP 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada 1 Januari 2004. Dari hasil razia yang dilakukan, tercatat ratusan unit mobil mewah di Batam terpaksa harus disita karena ada indikasi pemalsuan dokumen yang mengakibatkan kerugian negara.
Baca Juga:
JAKARTA — Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, saat ini ada banyak mobil ilegal yang masuk melalui Free Tradee Zone (FTZ) Batam.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Tingkatkan Pelayanan Bandara, IAS Group Luncurkan GSE Teknologi Terbaru
- Winn Gas Luncurkan Produk Inovasi Terbaru, Ibu-Ibu Pasti Suka
- Lewat Cara ini SIG Dukung Inisiatif Kementerian BUMN Mewujudkan Asta Cita
- Baru Dirilis Awal Januari, Andal by Taspen Telah Diunduh Lebih Dari 1 Juta Peserta
- Menteri PPPA Ingin Tingkatkan Taraf Hidup Perempuan
- Bank Mandiri Promosikan Sektor IT ke Investor Hong Kong