Menkeu: Hati-hati Susun APBD
Rabu, 28 April 2010 – 17:28 WIB

Menkeu: Hati-hati Susun APBD
JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, meminta Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD agar lebih berhati-hati saat merancang dan menyusun APBD setiap tahunnya. Sebab bila melakukan perhitungan dengan dasar yang tidak tepat akan membuat perbedaan mendasar dalam hal anggaran dan kekuatan fiskal tiap daerah. Penyusunan anggaran secara lebih hati-hati, dikatakan Sri Mulyani, khususnya bagi daerah-daerah penghasil minyak. Biasanya, saat menyusun harga minyak, daerah penghasil migas tidak memperhatikan prediksi dan fluktuatif pergerakan harga minyak dunia.
Sri Mulyani mengatakan dalam menyusun APBN dan APBD harus mengacu pada penerapan anggarannya berbasis kerangka pengeluaran jangka menengah dalam APBN 2011. Artinya, selama perjalanan penyusunan anggaran, setiap Pemda diminta untuk mengantisipasi hal-hal sedini mungkin terhadap berbagai perubahan yang bisa mempengaruhi asumsi anggaran.
Baca Juga:
"Pada April ini,hampir seluruh dunia akan lakukan kajian. Semua memang menunjukkan pemulihan ekonomi sedang terjadi. Namun kita tetap melakukan revisi pertumbuhan 5,5 persen menjadi 5,8 persen.Revisi ini kita harus hati-hati. Karena.ekspor dan impor juga akan melakukan peningkatan," kata Sri Mulyani saat Musrenbangnas 2010, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (28/4).
Baca Juga:
JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, meminta Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD agar lebih berhati-hati saat merancang dan menyusun
BERITA TERKAIT
- Kementerian BUMN Gelar Pelatihan UMKM Naik Kelas di Bandung Guna Dukung Visi Prabowo
- Harga Emas Antam Hari Ini Senin 24 Februari, Naik Tipis
- Bakal Ada Operasi Pasar di 500 Titik, Harga Sembako Harus Lebih Murah dari Malaysia
- Siap Handover Bulan Ini, Sky House Hadirkan Berbagai Promo Menarik
- Mitra Binaan Pupuk Kaltim Lakukan Ekspor Perdana ke Filipina
- BPK Diminta Pertimbangkan Revisi UU BUMN terkait Pengawasan Uang Negara