Menkeu Ingatkan Kades Hati-Hati dengan Dana Desa

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan, Muhammad Chatib Basri mengingatkan para kepala desa dan perangkatnya di seluruh Indonesia, tidak hanyut dengan euforia alokasi anggaran desa yang secara nasional berjumlah Rp 9,1 triliun.

"Saya ingatkan, jangan hanya fokus pada euforia alokasi anggaran besar untuk pedesaan. Pertimbangkan juga aspek kapasitas sumber daya manusia yang tersedia," kata Muhammad Chatib Basri, di sela-sela peluncuran buku karya Ketua BPK Rizal Djalil, "Akuntabilitas Keuangan Daerah", di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis, (28/8).

Jika diperkuat dengan sumber daya manusia yang memadai, lanjut Chatib Basri, dana itu sangat mungkin bertambah nantinya hingga mendekati amanat undang-undang, yakni 10 persen dari APBN di luar dana transfer daerah.

"Sebaliknya, jika pengelola dana alokasi desa tidak tepat dari sisi pembukuan dan prinsip-prinsip akuntansi, maka dana desa tersebut justru rentan dikriminalisasi. Kasihan juga para Kades kita nantinya berurusan dengan hukum karena ketidak-mengertiannya mengelola dana desa," tegas dia.

Selain itu, dosen FEUI ini juga mengungkap kecemasannya terhadap 57 kabupaten dan kota hasil pemekaran, hanya 4 daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. "Bayangkan, untuk daerah otonom mayoritas belum baik laporan keuangannya. Kita saja di pusat masih sering keliru," pungkasnya. (fas/jpnn)