Menkeu: Jangan Terus Tagih DBH

Dikatakan Sri Mulyani, tidak benar dengan berbagai penilaian selama ini dari daerah yang seolah penuh curiga dan menilai kementrian Keuangan tidak transparan dalam hitung-hitungan dana bagi hasil.

"Kami bisa mengundang Pemda untuk melihat langsung bagaimana auditnya, bagaimana perhitungan di dapur Kemenkeu kalau memang punya persepsi yang berbeda. Kami akan sangat transparan, jadi  tidak perlu sebenarnya untuk mengirim orang menanyakan soal DBH. Jadi tolong pada kepala daerah, kalau menyuruh anak buahnya datang hanya untuk bertannya, itu tidak perlu lagi. Lebih baik SPJ-nya diarahkan untuk yang lainnya saja," saran Sri Mulyani.

Karena katanya, dalam perhitungan penentuan DBH sendiri, Kemenkeu hanya menerima data dari ESDM. Karena sudah memiliki formula dan ketentuan yang jelas, maka begitu perhitungan dari ESDM dilaporkan kepada Kemenkeu, selanjutnya akan dilakukan perhitungan dan transfer uang ke daerah sesuai dengan tahapan penyaluran.

"Sangat jelas dan sangat transparan. Akan langsung dari account Kemenkeu ke account bendahara daerah. Tidak ada pakai istilah uang pelicin. Kalau ada dari bapak atau ibu kepala daerah yang dimintai uang pelicin, tolong laporkan sekarang juga pada saya. Itu tidak benar dan mungkin saja masuk kekantong mereka sendiri. Jadi kita sangat menjunjung tinggi transparansi," tegas Sri Mulyani.