Menkeu: Kasus Paulus Sudah Sesuai Aturan

JAKARTA— Menteri Keuangan Sri Mulyani, menegaskan bahwa keluarnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang menjadi dasar proses penghentian penyidikan dugaan penggelapan pajak oleh Komisaris PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, Paulus Tumewu, sudah sesuai dengan ketentuan. Hal ini ditegaskan Sri Mulyani menjawab wartawan, di kantor Kementrian Keuangan, Jakarta, Jumat (30/4).

Awalnya, saat ditanyakan bagaimana bisa pajak Paulus yang semula bernilai ratusan miliar menjadi hanya hitungan miliar, Sri Mulyani mengaku tidak memahami apa yang tengah diperdebatkan banyak kalangan saat ini. Menurutnya, seluruh proses yang terjadi sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan negara.

"Saya tidak tahu apa yang ditanyakan. Kalau ada komisi yang menginvestigasi, Ditjen pajak bisa ditanyakan dan dokumen yang bersangkutan bisa dilihat. Namun sesuai aturan hukum, yang bersangkutan memiliki kewajiban sesuai dengan temuan Ditjen Pajak dan bersedia menggunakan pasal 44 B. Jadi secara hukum itu memang dibolehkan," tegas Sri Mulyani.

Selain telah dibenarkan sesuai dengan hukum yang berlaku, Sri Mulyani mengatakan bahwa selama proses keluarnya surat penghentian penuntutan terhadap berkas perkara Paulus tersebut, Kementrian Keuangan telah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.