Menkeu Kecewa, Laporan APBD Telat

JAKARTA-Tahun ini, Sri Mulyani mengungkapkan kekecewaannya, karena laporan APBD tahun 2009 dari daerah mengalami keterlambatan.

 

"Hingga saat ini masih ada tiga pemerintah daerah yang belum melaporkan APBD tahun 2009 ke kita. Padahal, pada tahun 2007 sudah bagus paling telat Juni, tahun 2008 bagus lagi paling telat April. Sayangnya, tahun 2009 ini ada kemunduran hingga bulan Mei. Ini sangat kita sesalkan," ujar Sri Mulyani saat memberikan arahan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) Tahun 2009 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (12/5). Sayangnya, dia tidak menyebut daerah mana saja yang dimaksud. Tapi, tentunya kepala daerah yang dimaksud mendengar kalimat Sri itu, lantaran seluruh gubernur, bupati, dan walikota hadir di acara itu.

 

Seperti yang sudah-sudah, guna memacu daerah agar bisa cepat menyerahkan APBD-nya, Sri lagi-lagi mengeluarkan ancaman. Katanya, pihaknya akan memotong jatah Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 26 persen kepada pemda yang mengalami keterlambatan menyampaikan laporan APBD. Barangkali untuk merangsang daerah cepat membahas APBD-nya, dalam kesempatan itu Sri menyebutkan bahwa jatah DAU di APBN 2009 telah mengalami peningkatan dua kali lipat dibandingkan tahun 2005, yakni dari Rp130 triliun menjadi Rp300 triliun.

 

Dikatakan Sri, mestinya daerah bisa memacu pembahasan APBD, agar anggaran bisa segera digunakan untuk menjalankan program-program yang sudah dicanangkan daerah. Bila APBD telat, secara otomatis pembangunan di daerah menjadi terganggu. Ujung-ujungnya, rakyat juga yang dirugikan. Menurutnya, idealnya Maret 2009 APBD sudah bisa dilaporkan ke Jakarta.Dia mensinyalir, keterlambatan pembahasan RAPBD di daerah karena tidak adanya kekompakan antara pemda dengan DPRD-nya. (sam/JPNN)