Menkeu Minta Kasus Pajak Dituntaskan
Jumat, 28 Mei 2010 – 01:25 WIB
"Dari program reformasi yang berjalan di Dirjen Pajak dan Bea Cukai cukup baik. Tapi room of improvement atau ruang perbaikannya harus dilakukan," katanya. Menkeu mengatakan, pemerintah harus memberikan keyakinan kepada dunia usaha tentang keberlangsungan reformasi perpajakan. "Kita harus yakinkan yang utama, kita membuat suatu kepastian bagi pengusaha untuk tumbuh dan maju. Tapi jangan lupa bayar pajak, dan ini penting untuk APBN," kata Agus.
Secara terpisah, Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan, pihaknya tetap mendorong tuntasnya kasus Asian Agri. Bahkan, dia sudah bertemu lagi dengan Dirjen Pajak. "Dijanjikan, dalam minggu depan akan segera dilimpahkan (ke Kejagung)," kata Darmono seusai pelantikan pejabat eselon I dan II Kejaksaan, kemarin.
Hingga saat ini, lanjut dia, kesulitan untuk melengkapi berkas terletak pada keterangan saksi. "Seperti adanya saksi yang sudah tidak ada, juga yang sudah di luar negeri," terang mantan kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu.
Darmono yang juga anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum itu mengatakan, hingga saat ini belum ada indikasi adanya mafia hukum dalam penanganan kasus penggelapan pajak senilai Rp 1,3 triliun itu. "Belum ada ditemukan mafia hukum. Hanya kesulitan teknis dari penyidik pajak untuk memenuhi persyaratan (jaksa)," katanya. (sof/fal)
JAKARTA -- Menteri Keuangan Agus Martowardojo tak ingin kasus-kasus pajak terbengkalai. Dia meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) segera menuntaskan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Konon, Hasto Jadi Tersangka Akibat Kritis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan era Jokowi
- Pengamat Nilai Vonis Pengadilan Bikin Pengusaha Takut Jalani Bisnis Tambang
- Ketua Gempar Kalbar Diharapkan Bantu Selesaikan Masalah Masyarakat
- Ribuan Kader Ansor-Banser Jaga Ratusan Gereja Saat Natal, Addin: Wujud Toleransi Beragama
- KPK Menetapkan Hasto Sebagai Tersangka, Ronny PDIP Menduga Ada Upaya Kriminalisasi
- PDIP Anggap Kasus yang Menjerat Hasto Sebagai Teror Politik