Menkeu Nistakan Pemerintah Daerah

“Celakanya, saham 7 persen itu saya dengar nantinya akan dijual lagi ke pihak Newmont dengan konpensasi pemerintah hanya menepatkan seorang komisaris saja,” ujarnya.

Karena itu pihaknya akan mendatangi Komisi XI DPR guna mendesak DPR menjalankan fungsi pengawasannya. Serta mengusulkan agar Menkeu Agus Martowardoyo diberhentikan saja, mengingat tidak mampu membela kepentingan bangsa dalam penguasaan sumber-sumber alam dalam hal ini tambang.

“Ya, saya menilai, dengan bertekuk lutut pada pelobi AS agar sisa saham 7 persen tidak diserahkan pada Pemda NTB melainkan diambil pemerintah pusat saja, maka Menkeu telah menurunkan derajat bangsa Indonesia ,” kata Eggi.

Eggi juga mendesak DPR untuk menggunakan hak dan kewenangannya guna membatalkan pembelian sisa saham divestasi Newmont tersebut. DPR itu punya hak karena bertaindak atas nama rakyat berdaulat yang kepentingannya diwakili anggota DPR.

“Dalam hal  tugas pengawasan atas kinerja Menkeu Agus Martowardojo, Eggi menyatakan, ini ujian bagia DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya, apakah tegas terhadap langkah Menkeu yang membeli saham Newmont dengan dana investasi, yang oleh Komisi XI tidak dibenarkan,” pungkasnya. (dms)