Menkeu Pastikan Anggaran Prioritas Tak Dipotong

jpnn.com - JAKARTA - Pimpinan MPR RI bersama fraksi-fraksi menggelar rapat konsultasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrayani (SMI).
Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta agar Sri menjelaskan situasi terkini perekonomian dunia, Indonesia dan perkembangan pengampunan pajak (tax amnesty).
Dalam rapat yang digelar pada Senin (15/8), hadir juga Wakil Ketua MPR Oesman Sapta, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid dan Mahyudin serta seluruh fraksi MPR, termasuk Ketua Banggar MPR Idris Laena.
Pada kesempatan itu, Sri memberi penjelasan mengenai gambaran ekonomi level dunia yang saat ini tengah mengalami perlambatan. Menurutnya pelambatan ekonomi dunia sudah terjadi sejak tahun 2014 silam.
Kondisi tersebut menurutnya mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia. Terlebih harga komoditas dan ekspor impor di berbagai belahan dunia juga mengalami penurunan.
Terkait tax amnesty, meski belum lama diberlakukan ia berharap target yang telah dicanangkan pemerintah bisa tercapai.
Kemudian Sri juga merasa perlu melakukan koreksi target pendapatan dalam negeri yang tercantum dalam APBNP 2016. Menurutnya, perlu ada penyesuaian kembali terhadap pengeluaran negara.
"Kita hanya akan melakukan penghematan. Kami mengambil berbagai anggaran yang lebih. Yang pasti anggaran prioritas, seperti untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kemiskinan tidak kita sentuh," ujar Sri.
JAKARTA - Pimpinan MPR RI bersama fraksi-fraksi menggelar rapat konsultasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrayani (SMI). Ketua MPR Zulkifli
- Ema Sumarna Dipindahkan ke Rutan Kebonwaru Selama Jalani Proses Sidang
- Ditunjuk Sebagai Kepala Danantara, Sebegini Harta Kekayaan Rosan Roeslani
- Peradi: Advokat Harus Diawasi Ketat Untuk Hindari Aksi Naik Meja di Persidangan
- Pemkot Tangerang Ajak Para WP Manfaatkan Pekan Panutan Pajak 2025, Ada Diskon 25 Persen
- Kejaksaan Dianggap Tak Serius Tangani Kasus Pemalsuan Dokumen RUPSLB BSB
- Asido Ungkap Peran Advokat dalam Bidang Kepailitan dan PKPU