Menkeu Persilakan Gayus Blak-blakan
Rabu, 12 Januari 2011 – 08:11 WIB

Foto: Dok.JPPhoto
JAKARTA -- Menkeu Agus Martowardojo mempersilakan Gayus Tambunan untuk membuka kasus membuka kasus-kasus pajak yang lebih besar. Agus juga berjanji akan selalu kooperatif dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi di Direktorat Jenderal Pajak. Sebelumnya, Menkumham Patrialis Akbar menyayangkan pemberitaan media yang terlalu berlebihan. Menurut dia, pemberitaan pelesiran Gayus ke sejumlah negara, tidak perlu menjadi fokus utama. "Menurut saya membongkar mafia yang lebih besar, itu lebih manteb. Sayang sekali, banyak media yang justru menyoroti ini (pelesiran),"katanya.
"Kalau Gayus ingin membuka, kita silakan. Saya ingin penegakan hukum bisa berjalan dengan tegas, sehingga masalah-masalah yang mengganggu masyarakat Indonesia bisa betul-betul menjadi jelas," kata Agus di kantornya kemarin.
Baca Juga:
Mengenai dokumen-dokumen wajib pajak terkait kasus Gayus yang diminta kepolisian, Agus juga berjanji akan segera menyerahkan. "Dokumen yang diminta akan diberikan," kata Agus. Ia mengatakan, jika selama ini permintaan kepolisian belum direspons cepat, itu karena pihaknya di akhir tahun tengah berkonsentrasi pada penutupan tahun anggaran. Ia berjanji dalam waktu dekat segera menindaklanjuti permintaan penegak hukum. "Kalau tujuannya jelas," katanya.
Baca Juga:
JAKARTA -- Menkeu Agus Martowardojo mempersilakan Gayus Tambunan untuk membuka kasus membuka kasus-kasus pajak yang lebih besar. Agus juga berjanji
BERITA TERKAIT
- Begitu Pensiun, PPPK Tidak Mendapatkan Apa Pun
- Marak PHK, Wamenaker: Masih Banyak Lapangan Kerja
- Bank Mega & IHH Healthcare Singapura Bersinergi Beri Layanan Kesehatan bagi Nasabah MegaFirst
- Bamus Betawi Berpartisipasi dalam Kegiatan Internasional Malaysia Madani
- Level Up Peradi: UU Desain Industri Sudah Kedaluwarsa, Harus Direvisi
- Soal Polemik THR Mitra, Pakar: Tuntutan Populis yang Kontradiktif dengan Regulasi