Menkeu Prihatin Pengelolaan Keuangan Pemda

JAKARTA—Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku prihatin dengan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda). Bukan hanya ketimpangan saat penyusunan, realisasi penyerapan APBD juga dinilai berjalan lamban. Akibatnya, pada tahun 2010 lalu, laporan keuangan Pemda mayoritas masih buruk.

‘’Dari 450 lebih Pemda mulai dari Provinsi, Kabupeten dan Kota, di 2009 hanya ada 12 saja yang laporan keuangannya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini membuat kita sangat prihatin. Padahal hampir 64 persen anggaran di pusat, pengelolaannya ada di daerah,’’ ungkap Agus saat melakukan pelantikan pejabat eselon I Kementrian Keuangan di Jakarta, Jumat (21/1).

 Bukan hanya itu, Pemda bersama DPRD di banyak daerah masih dinilai lamban dalam menyelesaikan penyusunan APBD. Bahkan ada katanya, APBD baru disahkan setelah pertengahan tahun berjalan. Akibatnya banyak pembangunan tidak terlaksana dengan baik dan anggaran tersia-siakan begitu saja.

‘’Kita juga sangat prihatin bagi Pemda yang lamban menyusun APBD nya. Kita ingin pengelolaan anggaran di pusat dan daerah itu bisa berjalan harmonis. Desentralisasi harus berjalan efektif tapi berkualitas. Pemda jangan hanya meningkatkan belanja pegawai saja tapi melupakan infrastruktur, masalah sosial dan lainnya,’’ tegas Agus.