Menkeu Segera Mereformasi Pengadilan Pajak

Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa Kemenkeu akan melakukan pembicaraan serius dengan melibatkan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudicial. Hal ini untuk mereformasi penetapan dan posisi hakim,panitera dan berbagai pihak lainnya di pengadilan pajak.''Secepatnya, kita akan kerjasama dengan MA dan KY untuk melihat sisi-sisi kerawanan di pengadilan pajak.

Seperti posisi penetapan majelis kehormatan di pengadilan pajak dan unsurnya. Selain itu, kami akan coba mempercepat sistem manajemen kasus dan database yang jelas di pengadilan pajak. Karena dalam setahun, ada 12 ribu kasus, namun yang terhandle hanya sekitar 4.500 kasus saja,'' kata Sri Mulyani.Dengan perbandingan yang tidak seimbang antara laporan kasus dengan penyelesaian kasus, maka Kemenkeu nantinya bersama dengan MA dan KY kata Sri Mulyani, akan mencoba membentuk sistem penyelesaian kasus yang lebih transparans dan terhindar dari kerawanan.

      

''Seperti waktu penyelesaian yang lama, itu rawan kasus dalam prosedurnya. Ini yang kita akan evaluasi. Saya sudah minta Sekjen untuk buat estimasi pemenuhan anggaran. Sehingga tidak ada alasan kasus tidak bisa diselesaikan karena administrasi yang tidak baik,'' tegas Sri Mulyani.Selain itu, untuk lebih transparan dalam penerimaan laporan kasus di lingkungan Kemenkeu, Sri Mulyani mengatakan bahwa lembaganya telah melakukan tukar pikiran dengan KPK dan Irjen Kemenkeu, untuk segera dilakukan sebuah mekanisme pengaduan yang lebih transparan dan kredibel.

      

''Jadi begitu ada deteksi bisa langsung kita proses. Kita akan buka melalui media sms,email,hotmail,surat atau laporan langsung. Komisi Pengawas Perpajakan (KPP) dua hari yang lalu sudah buka mekanisme pengaduan dan sudah menerima 20 laporan. Ini akan segera kita lakukan reaksi cepat. Karena percuma juga, kalau laporan banyak namun tindak lanjutnya bertahun-tahun,'' kata Sri Mulyani.Berbagai usaha ini katanya, merupakan bukti bahwa Kemenkeu sangat menyambut baik keinginan dari publik, agar dilakukan pembersihan menyeluruh dan pengawasan internal yang lebih tegas.''Karena ini dukungan publik, maka kami memenuhi berbagai tuntutan tersebut,''katanya.(afz/jpnn)