Menkeu Sri Mulyani Bicara soal Anggaran Pemilu 2024, Hati-Hati

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah menyiapkan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 termasuk kemungkinan adanya dua putaran pemilu pada segmen pemilihan presiden.
"Kalau ada putaran kedua, kami sudah mempunyai dana kontingensi karena itu anggarannya cukup tinggi," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers usai acara Serah Terima Aset Eks BLBI, di Jakarta, Selasa (6/6).
Bendahara Negara menjelaskan dana pemilu disiapkan pada tahun anggaran 2023 dan 2024 dan penyelenggaraannya, dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengikuti siklus dan jadwal kedua lembaga tersebut untuk pencairan anggaran 2023 dalam masa-masa persiapan, serta pencairan anggaran 2024 untuk pelaksanaan pemilu.
Adapun untuk putaran pertama pemilu di Februari 2024, Kemenkeu telah menyiapkan keseluruhan kebutuhan anggaran, mulai dari logistik, distribusi orang, saksi, dan lain-lain yang merupakan tanggung jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Begitu pula untuk kebutuhan dana terkait aparat hukum dan kepolisian, hingga pemilihan kepala daerah (pilkada), telah dipersiapkan anggarannya pada 2024.
Meskipun untuk pilkada, kebutuhan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan lebih banyak daripada APBN.
"Kami perhitungkan ini secara detail tetapi tetap hati-hati dan efisien," ujarnya pula.
Menkeu Sri Mulyani bersiap untuk anggaran Pemilu 2024, bakal hati-hati dan efisiensi
- Penjelasan Sri Mulyani soal Sumber Pembiayaan Program 3 Juta Rumah, Ternyata
- Megawati Beri Arahan ke Kepala Daerah PDIP: Fokus ke Rakyat, Jangan Main Anggaran
- Usut Kasus Korupsi, KPK Periksa Pejabat Pemprov Bengkulu
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Wakil Ketua MPR Apresiasi Kebijakan Prabowo yang tak Memangkas Anggaran KIP Kuliah
- Bu Sri Mulyani Bertitah, Tenaga Honorer Tidak Akan Terkena PHK