Menkeu Sri Mulyani Harus Tahu, Kondisi Daerah Sudah Berdarah-darah
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai kebijakan Menkeu Sri Mulyani Indrawati menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) ratusan daerah di tengah pandemi Covid-19, bikin perekonomian akan semakin terpuruk.
Terutama di 380 daerah yang ditunda penyaluran DAU-nya.
"Terhambatnya DAU bisa menyebabkan semakin terpuruknya ekonomi di daerah-daerah. Konsumsi masyarakat sudah merosot secara drastis. Satu-satunya dorongan untuk menggerakkan ekonomi adalah belanja pemerintah. Jadi tidak tepat bila menkeu lebih mengutamakan aturan birokratis daripada kebutuhan mendesak pencairan DAU," ucap Hergun, Minggu (10/5).
Wakil ketua Fraksi Gerindra DPR ini lantas menyodorkan data pertumbuhan ekonomi (PE) nasional pada kuartal I 2020 yang hanya tumbuh 2,97 persen.
Saat ini mungkin jadi nol bahkan minus dan ini akan menambah tingkat kemiskinan antara antara 9,7 - 12,4% atau 1,3 - 8,5 juta jiwa.
"Itu adalah akumulasi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Artinya, di daerah saat ini kondisinya berdarah-darah. Kebutuhan akan DAU sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi," jelasnya.
Kemudian. golongan rentan dan hampir miskin akan semakin banyak yang jatuh ke bawah garis kemiskinan.
Akibat pandemi corona, diperkirakan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berpotensi bertambah 5,1 juta hingga 12,3 juta orang pada triwulan II 2020.
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengingatkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati agar tidak menunda penyaluran DAU di masa pandemi virus corona COVID-19.
- Anak Buah Sri Mulyani Klaim Kondisi Perkonomian Indonesia Tetap Stabil jika PPN 12 Berlaku
- Buntut PPN 12 Persen, Pemerintah Bebaskan PPH ke Pekerja Padat Karya
- Ternyata Daging hingga Listrik Kena PPN 12 Persen, Begini Kriterianya
- Tarif PPN Resmi jadi 12 Persen, Sri Mulyani: Masih Relatif Rendah
- Menkeu: APBN Defisit Rp 401 Triliun
- Menkeu Sri Mulyani Buka-bukaan soal Nasib Ekonomi Indonesia pada 2025