Menkeu Sri Mulyani Pasang Kuda-Kuda, Anggaran IKN Sudah Disiapkan Sebegini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sudah menyiapkan cadangan anggaran untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara dalam APBN.
Sri Mulyani mencadangkan anggaran sebesar Rp 27-30 triliun untuk keperluan pembangunan IKN.
"Cadangan itu untuk belanja pembangunan ibu kota negara baru, yaitu antara Rp 27-30 triliun di dalam rangka untuk membangun infrastruktur dasar," kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (14/4).
Menurut Sri Mulyani, alokasi dari APBN 2023 tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membangun gedung Kementerian Perhubungan yang bakal berperan menciptakan simpul konektivitas di IKN Nusantara.
"Dan juga untuk membangun awal di bidang pendidikan seperti sarana sekolah dan kesehatan. Ini juga untuk mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan juga di bidang keamanan," kata Menkeu.
Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran IKN Nusantara mencapai Rp 466 triliun.
Namun, hanya 20 persen di antaranya bakal dipenuhi melalui APBN, sedangkan 80 persen sisanya diupayakan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KBPU) serta swasta.
Oleh karena itu Presiden meminta Otorita IKN Nusantara yang dikepalai Bambang Susantono bersama wakilnya Dhony Rahajoe untuk bisa bekerja secara lincah dan fleksibel untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan ibu kota baru tersebut.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sudah menyiapkan cadangan anggaran untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara
- Sri Mulyani Laporkan Defisit APBN Februari, Jangan Kaget ya!
- IHSG Melaju di Zona Hijau, Pengaruh THR Cair 100 Persen?
- Wamendagri Bima Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi Program Kerja Pusat dan Daerah
- Agung Wicaksono Apresiasi Kolaborasi Pertamina & Bakrie Group untuk IKN
- Apakah THR PNS & PPPK Cair Penuh? Sri Mulyani Menjawab Singkat
- Pakar Anggap Proyek PIK 2 Dongkrak PAD & Ciptakan Lapangan Kerja Tanpa Bebani APBN