Menkeu Jaga Utang Tak Melebihi 42, 42 Persen PDB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan postur utang negara 2023 akan tetap dijaga pada kisaran aman.

"Rasio utang kami akan tetap dijaga di 40,58 persen hingga 42,42 persen dari PDB," ungkap Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran di Gedung DPR RI, Selasa (31/5).

Sri Mulyani menegaskan postur tersebut yang masih konsisten dengan tema APBN yang memiliki fungsi stabilisasi, alokasi, dan efisiensi, distribusi.

"Pada saat yang sama harus menjaga konsolidasi untuk mengembalikan kesehatan dan ketahanan fiskal," kata Sri Mulyani.

Bendahara negera menegaskan belanja negara pada 2023 berkisar Rp 2.795,9 triliun hingga Rp 2.993,4 triliun.

Angka tersebut, kata dia, setara dengan 13,80 hingga 14,60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sri Mulyani mengatakan postur belanja disusun dengan mempertimbangkan beragam hal, salah satunya peningkatan subsidi energi karena kenaikan harga minyak mentah yang diasumsikan berkisar USD 80 sampai USD 100 per barel di 2023.

"Di dalam postur ini, shock yang besar dari sisi subsidi yang sekarang ini terus kami hitung dan kami kelola tentu akan mempengaruhi postur di 2022 dan 2023," kata Sri Mulyani

Sri Mulyani memerinci belanja negara pada 2023 terdiri dari belanja pemerintah pusat sekitar Rp 1.995,7 triliun sampai Rp 2.161,1 triliun atau 9,85 sampai 10,54 persen dari PDB dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 800,2 triliun sampai Rp 832,4 triliun atau setara 3,95 sampai 4,06 persen dari PDB.

Adapun belanja 2023, yakni pengeluaran, seperti kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, dan belanja infrastruktur.

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut pendapatan negara dipatok berkisar Rp 2.266,7 triliun sampai Rp 2.398,8 triliun atau 11,19 sampai 11,70 persen dari PDB.

"Penerimaan pajak di 2023 ditarget berkisar Rp 1.884,6 triliun sampai Rp 1.967,4 triliun atau 9,30 sampai 9,59 persen dari PDB," bebernya.

Kemudian, PNBP ditargetkan mencapai Rp 380,1 triliun hingga Rp 427,3 triliun atau 1,88 persen sampai 2,08 persen dari PDB.

Hibah didesain mencapai Rp 2 triliun sampai Rp 4,1 triliun atau 0,01 sampai 0,02 persen dari PDB.

"Tahun depan, defisit APBN ditekan pada kisaran 2,61 sampai 2,9 persen dari PDB atau Rp 529,2 triliun hingga Rp 594,6 triliun," tegas Menkeu Sri Mulyani. (antara/jpnn)