Menkeu Sri Mulyani: Utang Kita Merosot Sangat Tajam

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pembiayaan anggaran negara melalui utang turun 66,1 persen sepanjang Januari-Februari 2021.

Menurut Menkeu, angka itu merosot dari Rp 273,8 triliun menjadi Rp 92,9 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Jumlah pembiayaan utang kita merosot sangat tajam. Artinya, realisasi pembiayaan penerbitan utang kita turun hingga 66 persen dari tahun lalu," kata Menkeu dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (28/3).

Sri Mulyani membeberkan hingga Februari realisasi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penerbitan utang tersebut mencapai 9,5 persen dari target yang sebesar Rp 973,6 triliun.

Adapun penerbitan utang itu, yakni Surat Berharga Negara (SBN) neto hingga Februari 2022 tercatat Rp 67,7 triliun atau 6,8 persen dari target Rp 991,3 triliun.

Angka itu turun 75,1 persen dari Rp 271,4 triliun pada Februari 2021.

Menkeu menyebut penyusutan pembiayaan APBN melalui penerbitan utang berdampak positif terhadap posisi imbal hasil atau yield SBN di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

"Ini hal yang bagus karena sekarang risiko bergeser kepada sektor keuangan, dengan adanya Fed fund rate yang meningkat, inflasi tinggi, suku bunga akan naik, dan ini akan mempengaruhi yield, tentu SBN harus kita jaga. Penerbitan yang menurun, kita bisa menghindari sebagian dari risiko," katanya.

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu membeberkan penyesuaian strategi utang dilakukan mulai akhir Februari 2022.

Langkah yang ditempuh pemerintah di antaranya penyesuaian jumlah penerbitan, tenor yang diterbitkan, waktu penerbitan, dan komposisi mata uang.

Pada saat yang sama, pemerintah masih memiliki kerja sama dengan Bank Indonesia dalam skema burden sharing untuk membiayai APBN.

BI tercatat telah membeli surat utang senilai Rp 8,76 triliun berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) I, dengan rincian pembelian SUN senilai Rp 6,06 triliun dan SBSN Rp 2,70 triliun.

"SKB III BI akan dilakukan pada semester kedua (2022) sehingga memberikan penopang bagi kita untuk menghadapi situasi, volatilitas, dan risiko yang meningkat dari pasar obligasi dan kenaikan suku bunga yang meningkat dari tren global," ungkap Ani.