Menkeu Tantang Pengungkapan Kasus Mafia Pajak
Terkait Kasus Gayus yang Disebut Berdampak Sistemik
Rabu, 12 Januari 2011 – 15:38 WIB
JAKARTA - Pengungkapan kasus mafia pajak Gayus Tambunan, kini kian diyakini melibatkan sindikat besar. Bahkan, saat Bambang Hendarso Danuri (BHD) masih menjabat sebagai Kapolri, sebagaimana diungkapkan Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman, BHD sempat mengatakan bahwa kasus Gayus melibatkan banyak pihak yang memiliki kekuatan politik dan juga ekonomi. Agus menegaskan, bahwa pihaknya dari Kemenkeu akan memberikan ruang seluas-luasnya bagi Mabes Polri, untuk melakukan penyelidikan guna membantu pengungkapan kasus mantan anak buahnya di Ditjen Pajak tersebut. Bahkan katanya, surat izin untuk menyelidiki lembaganya pun siap diberikan.
Sehingga saat itu, BHD sempat menyatakan pada Benny, bahwa untuk mengungkap kasus Gayus, polisi menemui banyak kesulitan. Alasannya, karena pengungkapannya bisa berdampak sistemik, dengan banyaknya kalangan orang penting yang terlibat di dalamnya. Belakanga, menanggapi pemberitaan ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo pun lantas angkat bicara.
Baca Juga:
"Kalau memang ada yang mengetahui atau mencurigai siapa, dan dari bidang tugas apa di Ditjen Pajak Kemenkeu, tolong segera disampaikan, dan pasti akan kami selidiki langsung. Kami tunggu laporannya," kata Agus kepada wartawan, saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/1).
Baca Juga:
JAKARTA - Pengungkapan kasus mafia pajak Gayus Tambunan, kini kian diyakini melibatkan sindikat besar. Bahkan, saat Bambang Hendarso Danuri (BHD)
BERITA TERKAIT
- Tim Gabungan Siap Amankan 335 Gereja saat Perayaan Natal di Bali
- Puncak Kenaikan Penumpang di Terminal Amplas Diprediksi Pada 22 Desember 2024
- Nataru 2024/2025, ASDP Bersama Stakeholder Optimalkan Kelancaran Lintas Merak-Bakauheni
- Info Terkini dari AKP Aji Rizndi Nugroho Soal Kasus Penganiayaan Satpam Kebun Raya Bogor
- Festival Seni Budaya Bakrie Kembali Hadir: Persembahkan 14 Tradisi Pernikahan Nusantara
- JAMAN Dukung Usul Prabowo Terkait Pelaksanaan Pilkada Melalui DPRD