Menko Airlangga: APIP Harus Terus Mendorong Peningkatan Perekonomian Inklusif

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah saat ini sedang melaksanakan berbagai program transformasi ekonomi.

Hal ini sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, yakni 'Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'.

Adapun langkah transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), revitalisasi industri, ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan mendorong peningkatan infrastruktur, baik fisik maupun digital untuk meningkatkan konektivitas.

Menko Airlangga juga menyampaikan bonus demografiyang akan memasuki masa puncaknya pada periode 2020 sampai 2030 harus dimanfaatkan agar Indonesia bisa menjadi negara berpendapatan tinggi (high income country).

Pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2023 – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Menko Airlangga menyampaikan untuk mewujudkan strategi transformasi ekonomi juga dilakukan perbaikan aspek governansi sektor publik dan korporasi.

Melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor 44 Tahun 2021 telah diberikan mandat kepada Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) untuk membuat sejumlah pedoman governansi sektor publik dan korporasi.

Regulasi tersebut diharapkan dapat melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

“Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga harus terus mendorong peningkatan perekonomian inklusif, dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban, terutama untuk memastikan pelaksanaan APBN atau APBD berjalan secara efektif, efesien dan menghilangkan praktik-praktik KKN,” kata Menko Airlangga, Rabu (14/6).