Menko Airlangga Pastikan Pemerintah Terus Dorong Kemajuan Industri Pupuk di Indonesia

Menurut Menko Airlangga, sumber energi dunia di masa depan mengarah kepada hidrogen, tetapi Indonesia juga kuat karena punya kemampuan untuk ammonia.
“Kekuatan ammonia itulah yang harus kita dorong karena di beberapa negara sudah menggunakan 20 persen ammonia untuk batu bara. Jadi kombinasi antara ammonia dan carbon capture and storage akan membuat kita juga punya green energy. Tujuan kita kan emisi menuju nol, bukan menghapus (sumber) energi kuat yang sudah ada di Indonesia. Nah, kemampuan luar biasa dari Grup Pupuk Indonesia harus dikapitalisasi ke depan,” kata Menko Airlangga.
Pemerintah telah menetapkan alokasi volume pupuk bersubsidi tahun 2024 sebesar 9,55 juta ton dengan didukung data sesuai nama dan alamat sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Internal pada 26 Februari 2024 tentang Lanjutan Pembahasan Kebijakan Perberasan.
Volume ini naik dari alokasi awal pupuk bersubsidi sebesar 4,7 juta ton.
Anggaran subsidi pupuk tahun 2024 juga ditambahkan sebesar Rp 7,1 triliun dari nilai awal Rp 26,68 triliun sehingga total anggaran menjadi Rp 33,78 triliun.
Pemerintah saat ini juga sedang berupaya terus meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Adopsi teknologi digital dilakukan untuk meningkatkan pengawasan distribusi dan penyaluran sampai ke petani agar tepat sasaran.
Salah satu upaya penting dalam hal ini yaitu mengintegrasikan data dan sistem dalam satu platform terintegrasi dan real-time.
Pemerintah terus mendorong kemajuan industri pupuk untuk menciptakan energi hijau yang kuat di Indonesia
- Pupuk Kaltim Buka Posko Mudik BUMN di Bandara Sepinggan
- Pupuk Kaltim Fasilitasi Ratusan Pemudik Asal Bontang & Samarinda ke Kampung Halaman
- Waka MPR Eddy Soeparno Tekankan Transisi Harus Menguatkan Ketahanan Energi Nasional
- Petrokimia Gresik Siapkan Pupuk 431 Ribu Ton saat Lebaran, Stok Aman
- Terima Aspirasi IOJI, Wakil Ketua MPR Komitmen Perjuangkan Konstitusi Pro Lingkungan
- Prabowo Minta Struktur Komisaris BUMN Dirampingkan, Diisi Profesional