Menko Airlangga Sebut Dampak Prakerja Masih Kecil Dibanding Kebutuhan Pelatihan Tenaga Kerja
jpnn.com, JAKARTA - Data dari A.T. Kearney (2023) menyebutkan bahwa 50% tenaga kerja Indonesia perlu dilatih. Berarti terdapat sekitar 117 juta tenaga kerja Indonesia perlu dilatih untuk mencapai target itu.
Adapun jumlah penerima manfaat Prakerja hingga saat ini baru mencapai 17,5 juta orang. Jumlah ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan pelatihan semua tenaga kerja.
Namun, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Prakerja terbukti sebagai initial effort berskala besar, menggunakan mekanisme pasar dan inklusif.
"Prakerja harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, pemerintah, dan swasta untuk mewujudkan hal ini," kata Menko Airlangga, dalam acara Diseminasi Riset Prakerja bertema “Continuous Improvement, Evidence-driven Decision Making”, di Jakarta, Kamis (23/11).
Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendirikan digital center di KEK Nongsa Batam serta Apple Academy.
Lalu, ada program Kampus Merdeka yang salah satunya bekerja sama dengan IBM Academy menawarkan kelas pembelajaran untuk Hybrid Cloud dan Artificial Intelligence (AI).
"Pemerintah sudah mengeluarkan superdeduction tax, karena kami tidak bisa bergerak sendiri, melainkan perlu kerja sama dengan swasta,” ujar Menko Airlangga.
Terkait skill-first policies yang menekankan bahwa pendidikan atau gelar itu penting, tetapi pengembangan skill adalah yang utama untuk dapat bekerja dengan baik di tempat kerja.
Menko Airlangga mengatakan bahwa dampak prakerja masih kecil dibanding kebutuhan pelatihan semua tenaga kerja.
- Indonesia-Brasil Perkuat Sinergi Ekonomi, Teken Kerja Sama Senilai USD 2,8 Miliar
- Seusai Hadiri KTT APEC, Menko Airlangga Lanjut Dampingi Presiden Prabowo ke Brasil
- Menko Airlangga Dampingi Presiden Prabowo Temui Sekjen PBB, Ini yang Dibahas
- Dampingi Prabowo Bertemu PM Trudeau, Menko Airlangga: Ini Mampu Tingkatkan Perdagangan
- Kemenko Perekonomian Meluncurkan Satgas Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital
- Pemerintah Meluncurkan Satgas Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital Perempuan