Menko Airlangga Sebut Data Kebijakan Satu Peta Harus Aman, Tak Bisa Diretas

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan Satu Peta menjadi salah satu referensi dalam membuat berbagai kebijakan nasional, termasuk dalam bidang ekonomi. 

Hal itu diungkapkan Airlangga dalam acara yang digelar oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) di Jakarta, Senin (4/11).

Pemerintah menjamin keterbukaan akses masyarakat terhadap pemanfaatan data spasial di Indonesia, lewat peluncuran Kebijakan Satu Peta pada 2016. 

Kemudian pada 2024, Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 juga telah diluncurkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

“Pada 2025, Indonesia diharapkan tumbuh lebih stabil dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, dan untuk itu ditargetkan agar Indonesia lepas dari middle income trap. Sehingga keberadaan data geospasial semakin penting dan kritikal,” ucap Airlangga.

Menko Airlangga mengapresiasi Kementerian, Lembaga, serta Pemerintah Daerah yang sukses menyelenggarakan informasi geospasial dengan baik sehingga mendukung berbagai capaian pembangunan nasional.

“Kebijakan Satu Peta ini diharapkan bisa menciptakan satu standar,  satu referensi, satu basis data dengan integrasi 151 informasi tematik. Dan ini akan mengurangi tumpang tindih lahan dan juga menyediakan data dengan geoportal oleh BIG. Tentu data yang sangat berharga di BIG ini harus aman, harus secure, dan tidak bisa diretas. Jadi, itu tantangan karena kita sudah punya satu data tematik,” tegas Menko Airlangga.

Kebijakan Satu Peta juga sejalan dengan misi-misi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045.