Menko Airlangga Sebut Data Kebijakan Satu Peta Harus Aman, Tak Bisa Diretas

Menko Airlangga Sebut Data Kebijakan Satu Peta Harus Aman, Tak Bisa Diretas
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan Satu Peta menjadi salah satu referensi dalam membuat berbagai kebijakan nasional, termasuk dalam bidang ekonomi. Foto: dok Kemenko Perekonomian

Menko Airlangga mengatakan bahwa Kebijakan Satu Peta diharapkan secara konkret bisa berkontribusi untuk satu penyediaan data dan informasi geospasial yang akurat agar dapat mempercepat investasi dan pembangunan nasional. 

Adanya Kebijakan Satu Peta juga berkaitan dengan penyelesaian konflik lahan dan percepatan perizinan Online Single Submission (OSS), penentuan lokasi bisnis dan kawasan potensial hilirisasi ekonomi, transformasi digital data spasial melalui Geoportal Satu Peta, serta peningkatan potensi kawasan dengan informasi pusat pertumbuhan dan penataan ruang yang lebih baik.

Kemudian, Menko Airlangga juga mengatakan ke depan fokus pada target pengungkit daya saing ekonomi yaitu penciptaan sumber ekonomi baru melalui hilirisasi komoditas dan penciptaan pusat pertumbuhan.

"Di lain pihak, kita juga harus mendorong ekspor kita tidak bergantung kepada komoditas. Kita selama ini bergantung komoditas dan kita ketahui komoditas harganya adalah siklus, sehingga sustainability-nya harus kita jaga. Sumber ekonomi antara lain manufacturing value added dan hilirisasi menjadi penting, namun bukan hanya di hilir tetapi di tengah juga penting,” ujar Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Kebijakan Satu Peta juga berkaitan dengan inovasi dan teknologi serta peningkatan produktivitas. 

Menko Airlangga mendorong agar produktivitas Indonesia di Kawasan ASEAN perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dengan negara-negara lain yang progresif di Kawasan ASEAN.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain yakni Kepala Badan Informasi Geospasial Muh Aris Marfai, para pejabat Kementerian/Lembaga, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Marcia, serta para Pemerintah Daerah.(jpnn)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan Satu Peta menjadi salah satu referensi dalam membuat berbagai kebijakan nasional


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News