Menko Darmin Akui Data Produksi Gabah Pemerintah Tak Sinkron
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui ada perbedaan data produksi gabah di internal pemerintah yang menjadi salah satu acuan kebijakan impor beras.
Dijelaskan Darmin, data yang dipakai pemerintah ada dua, yakni dari Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Memang yang punya data produksi hanya ada dua, pertanian dan BPS. Tapi ini juga enggak cocok," kata Darmin di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/9).
Nah, BPS menurut mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2010-2013 ini, berjanji akan memperbaharui datanya.
Saat ini proses pendataan itu sudah selesai dan tinggal dipublikasikan.
"Kita bisa mencoba hitung dengan satelit. Pertanian punya data satelit. Masalahnya data itu terlalu besar. Setiap tahun surplus 11 juta ton, terus ke mana perginya," jelas Darmin.
Karenanya, kata birokrat 69 tahun ini, pemerintah sudah mencarikan solusi atas perbedaan data ini dengan menyerahkan persoalan data hanya kepada BPS.
"Biar BPS saja yang melakukan penyempurnaan. Enggak tahu akhir tahun, atau bulan depan diumumkan. Saya tahu BPS sudah selesai datanya," tambahnya.(fat/jpnn)
Pertanian punya data satelit. Masalahnya data itu terlalu besar. Setiap tahun surplus 11 juta ton, terus ke mana perginya.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Serikat Tani Soroti Penetapan Harga Gabah, Ketua DPD RI Minta Bapanas Libatkan Stakeholder
- Bule Inggris Berulah di Bali, Sopir Truk Gabah Jadi Korban
- NTP Nasional Naik 1,09 Persen di Agustus 2023, 4 Komoditas Ini Pendorongnya
- Ini Penyebab Serapan Gabah dan Beras Bulog Masih Rendah
- Jalankan Instruksi Presiden, Airlangga Jamin Harga Beras dan Gabah Aman saat Ramadan
- Pemerintah Tetapkan Harga Beli Beras, Sebegini Nilainya