Menko Darmin Didesak Cabut Izin PT SGMP

jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Massa yang mengatasnamakan Komunitas Mandailing Perantauan (KMP) ini menuntut pemerintah segera mencabut izin PT Sorik Merapi Geothermal Power (SGMP).

Mereka menilai, perusahaan tersebut hanya berperan sebagai makelar dan tidak serius menangani proyek panas bumi berkapasitas 450 MW di Mandailing Natal. 

"Kami meminta pemerintah mencabut izin PT SMGP dan mencari perusahaan yang serius menangani panas bumi di Mandailing Natal. Kenapa mempertahankan perusahaan yang tidak kredibel," ujar Koordinator pengunjuk rasa Alfian Siregar dalam aksinya, Kamis (2/6).

Karena merasa aksinya tidak mendapat tanggapan, massa yang berjumlah sekitar seratus orang tersebut berusaha merubuhkan pintu gerbang kementerian yang digawangi Darmin Nasution tersebut. Akibatnya suasana sempat tegang, karena aparat kepolisian berusaha menghalang-halangi upaya tersebut.

Aksi akhirnya mereda setelah pihak kementerian berkenan menerima tiga perwakilan pengunjuk rasa. Masing-masing Alfian Siregar, Arief Lubis, dan Okta Nasution. 

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar sejam itu, Kepala Bidang Enegeri Terbarukan Budi Utomo mengatakan, Darmin Nasution sudah mendengar masalah ini sejak 2008 lalu. Namun ia mengaku belum mengetahui kalau disebut pengelolaan telah berpindah tagan dari PT SGMP ke PT KS Orka Renewables Pte Ltd, perusahaan asal Singapura sejak April 2016 lalu. 

Apalagi kalau disebut-sebut perusahaan dmaksud melanggar sejumlah ketentuan dari kementerian kehutanan. "Kami akan segera koordinasi dengan kementerian teknis,” ujar Budi.

Dalam pertemuan, Koordinator pengunjuk rasa Alfian mengatakan, mereka tidak bermaksud menghalang-halangi eksplorasi panas bumi, sepanjang tidak merusak lingkungan di lima kecamatan di lereng Gunung Sorik Marapi, Mandailing Natal.