Menko Dipandang Tak Perlu
Minggu, 25 Oktober 2009 – 07:54 WIB
JAKARTA - Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II dinilai terlalu "gemuk", sehingga dapat membebani keuangan negara. Agar uang negara tidak tersedot hanya karena membiayai pos-pos menteri yang tidak dibutuhkan, presiden dipandang perlu memangkas menteri koordinasi. Di pos beberapa menteri, menurut Arif pula, perlu juga dilakukan merger. Misalnya katanya, Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) bisa disatukan dengan BUMN, sedangkan Menteri Perdagangan dan Perindustrian juga dimerger. Selanjutnya untuk menghemat anggaran, katanya pula, seremonial kunker, studi banding, dana taktis, pertemuan koordinasi, iklan pencitraan, serta fasilitas individu dan keluarga di seluruh kementerian/lembaga, harus ditekan hingga 70 persen.
"Harusnya dalam susunan kabinet, dapat terjawab jika SBY punya kesungguhan. Rekrutmen kabinet melalui partai politik, (adalah) balas jasa tanpa mempertimbangkan kepentingan dan layanan (kepada) masyarakat luas, yang mengakibatkan terjadinya penggemukan di kabinet," kata Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Arif Nur Alam, saat dihubungi JPNN.
Baca Juga:
Agar beban keuangan negara tidak tersedot untuk memfasilitasikan para elit, kata Arif pula, posisi Menko mestinya bisa ditiadakan. "Lebih baik tugasnya diambil-alih langsung oleh Wakil Presiden," katanya.
Baca Juga:
JAKARTA - Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II dinilai terlalu "gemuk", sehingga dapat membebani keuangan negara. Agar uang negara
BERITA TERKAIT
- Eropa Bersatu Merasa Prihatin terhadap Kondisi yang Dialami Kadin Indonesia
- Tol Solo-Yogyakarta Seksi 1 Diresmikan, Mengefisienkan Waktu Tempuh & Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi
- PVMBG Identifikasi Sesar Baru Penyebab Gempa M4,9 di Bandung
- Takeda Global Apresiasi Kepemimpinan Indonesia dalam Pencegahan-Penanggulangan DBD
- Kemensos Gerak Cepat Salurkan Berbagai Bantuan untuk Korban Gempa di Bandung
- Pernah Vonis Bebas Koruptor, Hakim Ansori Didesak Memihak Masyarakt di PK Mardani Maming