Menko Ekonomi Pahami Kenaikan Elpiji 12 Kg
Jumat, 21 Mei 2010 – 20:01 WIB
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Hatta Radjasa, mengatakan bahwa dirinya dapat memahami rencana Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg. Hal ini diungkapkan Hatta kepada wartawan, Jumat (21/5), di kantor Menko Perekonomian, Jakarta Pusat. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh, meminta Pertamina mempertimbangkan kembali rencana itu. Sebab menurutnya, dikhawatirkan ada gelombang peralihan konsumen elpiji 12 kg ke ukuran 3 kg. "Yang harus diperhatikan dalam menaikkan harga elpiji, jangan sampai ada dampak pengaruh tidak langsung terhadap penjualan elpiji 3 kilogram," tuturnya.
"Memang ada kekhawatiran kalau (gas) tabung 12 kg naik, maka orang akan lari ke 3 kg dan nanti subsidi yang ditanggung pemerintah akan membengkak. Tapi saya yakin, ini murni dilakukan Pertamina setelah melalui analisis yang baik dalam menghadapi tekanan. Kita pahami itu sebagai sesuatu yang perlu dilakukan Pertamina," kata Hatta.
Baca Juga:
Sebelumnya, Deputi Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya mengatakan, pihaknya berencana untuk menaikkan elpiji ukuran 12 kg pada tahun ini. Kenaikan itu perlu dilakukan katanya, karena kalau tidak Pertamina akan terus mengalami kerugian. Hanung mencatat kerugian Pertamina dari penjualan elpiji non-subsidi pada tahun lalu saja sekitar Rp 2,6 triliun.
Baca Juga:
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Hatta Radjasa, mengatakan bahwa dirinya dapat memahami rencana Pertamina menaikkan harga
BERITA TERKAIT
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru