Menko Kesra Serahkan Kartu JKN Perdana ke PKL

jpnn.com - JAKARTA - Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat menerima kartu perdana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, Kamis (2/1). Hal ini sebagai bentuk dukungan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) terhadap sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Agung Laksono dalam kesempatan itu mengatakan melalui program SJSN yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (dulunya PT Asuransi Kesehatan (Askes Persero), negara ingin memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Negara memberikan jaminan pelayanan kesehatan dasar, bukan kosmetik atau kecantikan," kata Agung Laksono di Pasar Johar Baru.

PKL masuk dalam kategori masyarakat non Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai negara, sehingga untuk bisa memiliki kartu JKN mereka harus mendaftarkan diri ke kantor pelayanan BPJS terdekat. Namun AKLI mengambil peran dengan memfasilitasi 2,5 juta anggotanya mendaftar sebagai anggota JKN.

Agung Laksono mengingatkan bahwa yang terpenting diketahui para PKL adalah mereka harus aktif membayar iuran bulanan untuk dapat menikmati layanan kesehatan yang ditanggung. Iuran pun bisa dipilih sesuai dengan kelas pelayanan yang diinginkan.

Dijelaskan, bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, ada 3 pilihan besaran iuran per jiwa per bulan, yaitu Rp 25.500,- untuk rawat inap kelas 3, Rp 42.500,- untuk rawat inap kelas 2, dan Rp 59.500,- untuk rawat inap kelas 1.

“Paling utama jangan lupa iurannya diselesaikan setiap bulan. Ada iurannya, tak seberapa, kalau gak salah untuk PKL itu Rp 25.500 setiap bulan. Untuk rakyat tergolong tidak mampu dibayar oleh negara sebesar 19.225 rupiah per bulan", terang politikus Partai Golkar itu.

Ditambahkannya, pemerintah mengapresisasi keterlibatan DPP APLI mendorong jutaan anggotanya mengikuti program BPJS yang sesuai terget akan menjangkau seluruh rakyat Indonesia pada 2019 mendatang.