Menko Luhut Panjaitan Kritik Keras OTT KPK

Contoh lain adalah upaya perbaikan sistem di Pelabuhan Batam menggunakan National Single Window.

"'Cost' pelabuhan kita 23 persen sekian, sedangkan di pelabuhan lain 13 persen sekian, jadi inefisiensi kita lebih dari 10 persen. Nah sekarang dengan digitalisasi (dapat dikurangi), ini semua peran kita, termasuk KPK," tambah Luhut.

Luhut menyebut KPK adalah lembaga yang supersakti. Oleh karena itu, dia menyatakan kalau KPK bisa memainkan peran dengan pas, pencegahan banyak, akan bisa menurunkan korupsi.

Sebab, kata dia, kalau hanya sekadar penindakan terus tanpa ada penindakan juga tidak akan arif. “Sekarang saya lihat pimpinan KPK banyak mendorong pencegahan dan saya sangat apresiasi tentang itu," jelas Luhut.

Dia berharap KPK jangan membiarkan seseorang berbuat salah, kecuali bila telah diingatkan baru dilakukan penindakan. Oleh karena itu, Luhut berharap peran KPK harus maju.

“Banyak sekali megaproyek yang ada di republik ini sedang berjalan yang perlu pencegahan agar tidak terjadi bahan korupsi ke depan," tambah Luhut.

Dia kembali memberi contoh bagaimana pengadaan barang dapat dihemat dengan meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Luhut menyebut belanja modal pemerintah setiap tahun sekitar Rp 1.300 triliun, dan setelah diidentifikasi ada 45 barang besar senilai total USD 34 miliar bila seluruhnya diimpor.