Menko Luhut Panjaitan Kritik Keras OTT KPK

"Kita sisir lagi ternyata ada 17 item yang bisa dibuat di dalam negeri, nilainya 17 miliar dolar AS atau sama dengan Rp 225 triliun,” katanya.

Menurutnya, angka ini sangat besar, jika diinvestasikan di dalam negeri maka akan mendatangkan lapangan kerja.

“Jadi, ayo mari kita sama-sama awasi proses TKDN ini karena kalau TKDN ini bisa dilaksanakan dengan baik maka akan bagus," ungkap Luhut.

Lebih lanjutt Luhut mengatakan soal Batam Logistics Ecosystem yang akan diterapkan juga di delapan pelabuhan di Indonesia, butuh pendampingan KPK.

"Saya mohon juga KPK ikut di dalamnya supaya bisa jalan karena banyak yang tidak mau proyek ini berjalan karena di situ sumber korupsi yang sangat banyak," tambah Luhut.

Dia juga meminta KPK agar tidak menjadi alat politik dan kekuasaan. Menurut dia, KPK itu hanya menjalankan tiga tugas utamanya yaitu pengawasan, pencegahan, dan penindakan.

“Pencegahan ini, menurut saya, faktor yang sangat penting. Jadi, jangan penindakan saja yang menonjol tetapi pencegahan kurang," ungkap Luhut.

Tim Stranas PK terdiri dari KPK Kantor Staf Presiden, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri. (antara/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini: