Menko Muhadjir Pengin Ada Digitalisasi Bansos, Tetapi...

Seperti, kondisi geografis dan infrastruktur non-tunai belum memadai, masih ditemukan KKS yang tidak dipegang KPM/dititipkan kepada ketua pengurus ataupun pendamping PKH, dan perlu waktu untuk distribusi KKS.

Lanjutnya, strategi utama penguatan langkah-langkah digitalisasi bansos mencakup empat area prioritas yang berkesinambungan satu dengan yang lainnya.

Pertama, penguatan infrastruktur dan digital skill, penguatan regulasi, inovasi dan simplifikasi model, dan koordinasi antar K/L.

Area pertama, terangnya, mencakupi peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung digitalisasi bansos beserta kesiapan KPM, e-merchant dalam hal pengetahuan dan skills digitalisasi. Kemudian, kesiapan infrastruktur ini didukung openguatan regulasi. 

"Lalu kedua faktor ini akan menopang perkembangan inovasi- inovasi dan simplifikasi model penyaluran bansos melalui media digital,” jelasnya.

Sementara itu, tambah Menko PMK, keberhasilan semua strategi ini bergantung dari strategi terakhir yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan kebijakan antarkementerian.

Tanpa koordinasi yang baik antarkementerian, target bansos digital yang tepat sasaran dan meringankan beban KPM tidak akan tercapai.

“Yang perlu digarisbawahi, digitalisasi di Indonesia ini terutama di sektor bansos masih diperlukan usaha yang jauh lebih keras,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy. (esy/jpnn)