Menko Perekonomian Dirangkap Menkeu

JAKARTA - Setelah sebulan lowong, posisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang ditinggalkan Boediono akhirnya terisi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditunjuk Presiden SBY bakal merangkap jabatan Menko Perekonomian yang vakum sejak 14 Mei tersebut. Rencananya, surat keputusan presiden akan diterbitkan pekan depan.

     ’’(Sri Mulyani) adalah salah satu calon yang terbaik dan memiliki basic ekonomi kuat,’’ ujar Kalla dalam perbincangan dengan wartawan di kediaman dinas Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin (14/6).

     Penegasan Kalla itu artinya menyingkirkan peluang sejumlah nama-nama yang beberapa bulan terakhir dikabarkan bakal ditunjuk sebagai Menko Perekonomian. Di antaranya, Dubes RI di Filipina Irsan Tanjung, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, maupun penasihat presiden bidang ekonomi Sjahrir.

     Sejak ditinggalkan Boediono, kewenangan untuk mengkoordinasikan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian diambil-alih presiden, dan dalam tataran teknis dilaksanakan wakil presiden. Meski pola tersebut telah berjalan baik, tutur Kalla, namun dalam tataran teknis perundangan tetap dibutuhkan seorang menteri koordinator.

     Aturannya, penyusunan seluruh draft peraturan pemerintah wajib dikoordinasikan dengan menko perekonomian, bukan dengan presiden atau Wapres. Jadi memang harus (ditunjuk pejabat menko). Ke depan mungkin tidak dibutuhkan lagi menko setelah aturan diubah, tapi bukan sekarang,” kata dia.

     Presiden sebenarnya bisa saja menunjuk pejabat baru dari luar kabinet. Namun, karena kabinet akan berakhir masa tugasnya tahun depan, keputusan tersebut dinilai tidak ektif. Pemerintah membutuhkan seorang menteri yang tidak butuh belajar, sehingga bisa mengambil keputusan sesejak hari pertama bertugas. ’’lau kurang satu tahun ditunjuk menteri baru nanti susah, karena dia tidak mengetahui persoalannya,” ’’ rang Kalla. (oe)