Menko PMK Desak Perusahaan Tambang Ikut Memerangi Stunting di Malut

Menurut Penjabat Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji kebutuhan ekonomi keluarga juga akan mempengaruhi psikologi dari seorang ibu hamil dan menyusui.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melakukan beberapa upaya seperti memberikan insentif kepada ibu hamil dan juga ibu menyusui yang telah memenuhi kriteria.
Adapun daerah yang mengalami penurunan angka stunting yaitu Kabupaten Halmahera Timur.
Pada tahun 2021, daerah tersebut memiliki prevalensi stunting sebesar 32,7 persen, dan di tahun 2022 menurun menjadi 32,3 persen.
Meskipun telah menurun, Kabupaten Halmahera Timur tetap menjadi daerah yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Maluku Utara.
Hal ini juga disebabkan dengan masih tingginya angka kemiskinan ekstrem di daerah tersebut sebesar 3,82 persen.
Setelah dilakukannya evaluasi, menurut Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher angka stunting dan kemiskinan ekstrem tertinggi ditemukan di wilayah industri. Hal ini disebabkan karena di wilayah tersebut harga barang yang terlalu tinggi, dan aksebilitas yang sedikit tertutup harga barang untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
Menko Muhadjir, menyatakan keberadaan pertambangan tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar dan membantu percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem di Maluku Utara.
Menko PMK meminta Pemprov Maluku Utara untuk melakukan pertemuan dan berkoordinasi pemerintah daerah dan setiap perusahaan dengan pertambangan yang ada
- Gubernur Sumsel Bersama Kepala BKKBN Salurkan MBG untuk Ibu Hamil di Palembang
- Si Melon PIK2 Bantu Warga Teluknaga Melawan Stunting
- Bea Cukai Ternate Berantas Rokok Ilegal Lewat 3 Operasi Penindakan di Malut, Ini Hasilnya
- Sido Muncul Berikan Bantuan Rp 425 Juta untuk Anak Terduga Stunting di Jonggol
- Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus Andalkan DMS Cazbox by Metranet untuk Atasi Stunting
- Zakat dan Harapan bagi Generasi Bebas Stunting