Menko PMK Jamin Kualitas Program BPNT

jpnn.com - jpnn.com -Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi beban pengeluaran, serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat yang diluncurkan untuk itu adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, saat memberikan laporan persiapan peluncuran penyaluran BPNT secara nasional, serta mendampingi Presiden Joko Widodo di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta, Kamis (23/2).

Dalam kesempatan itu, Menko PMK juga menyampaikan bahwa program ini secara bertahap akan menggantikan pemberian bantuan yang diberikan dalam bentuk subsidi beras sejahtera (rastra) yang berjalan saat ini.

“Tahun 2017 ini akan disalurkan BPNT di 44 kota dengan jumlah lebih dari 1,29 juta keluarga dan diharapkan pada tahun-tahun mendatang terdapat peningkatan signifikan dari cakupan jumlah KPM maupun dari wilayah tempat tinggalnya," ujar Menko PMK.

Program BPNT ini memungkinkan KPM dengan menggunakan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), membeli bahan pangan di berbagai penyedia bahan pangan yang bekerja sama dengan pemerintah, atau elektronik warung gotong royong, atau disingkat sebagai E-Warong.

E-warong merupakan agen bank pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA), dan terdiri dari E-warong pedagang kecil yang sudah ada, E-warong KUBE PKH, serta E-warong Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog, yang letak lokasinya berdekatan atau di sekitar tempat tinggal KPM. Semua E-warong ini sudah menggunakan fasilitas EDC, yang memungkinkan KPM membeli bahan pangan yang diinginkan.

KPM dapat memilih bahan pangan yang akan dibeli. Pada tahap awal ini bahan pangan yang bisa dibeli menggunakan KKS adalah beras dan gula.

Pada tahap selanjutnya akan diperluas juga kepada bahan pangan lainnya seperti telor dan minyak. Selain itu, KPM juga memiliki kesempatan untuk menabung sehingga bisa membuka peluang lebih dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. Jumlah ibu-ibu penerima manfaat yang hadir sejumlah 1.879 orang.