Menko PMK Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah menyisihkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada dua Program Prioritas Nasional yaitu pengurangan angka stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Hal itu diungkapkan Muhadjir Effendy saat Roadshow Dialog Stunting dan Kemiskinan Ekstrem secara daring pada Selasa (28/3).

“Jadi, ini mohon betul-betul mendapatkan perhatian serta menyinergikan semua sumber-sumber dana yang ada dari berbagai pihak ini untuk di optimalkan pemanfaatannya agar Provinsi Sumatera Selatan angka stuntingnya bisa dibawah satu digit dan miskin ekstremnya nol persen pada tahun 2024 nanti,” ungkap Muhadjir dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Jumat (31/3).

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 mencatat angka stunting di wilayah Sumatera Selatan sebesar 18,6 persen. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 6,2 persen dimana pada 2021 sebesar 24,8 persen.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra mengatakan penurunan angka stunting dilakukan melalui beberapa pendekatan mulai delapan aksi konvergensi penurunan stunting, hingga penerapan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GMSP).

GMSP adalah gerakan yang mengajak msyarakat menjadi petani pemula dengan menanam sejumlah komoditas pangan di pekarangan rumah.

Sejumlah bantuan seperti bibit dan sarana tanam juga diberikan oleh pemerintah Provinsi Sumatra Selatan.

“Gerakan ini menjadi salah satu strategi yang kami lakukan untuk menurunkan angka stunting dan menghapus kemiskinan ekstrem, dengan mengubah pola pikir masyarakat untuk menjadi produktif dalam hal kemandirian pangan,” ucapnya.