Menko PMK: Pemerintah Siap Hadapi Bencana Gunung Agung

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyiapkan langkah-langkah penanganan terhadap bencana alam erupsi Gunung Agung, Karangasem, Bali yang saat ini berstatus awas.

"Penanganan segala hal yang terkait dengan erupsi Gunung Agung terus kami siapkan, walaupun belum diketahui berapa lama bencana ini akan terjadi. Namun persiapan harus terus dilakukan," ujar Menko PMK Puan Maharani usai memimpin rakor tingkat menteri (RTM) tentang antisipasi erupsi Gunung Agung dan percepatan penanganan pengungsi Sinabung di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (28/9).

Pejabat yang hadir dalam rapat koordinasi ini di antaranya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki, Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri, Bupati Karo Terkelin Brahmana, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Puan mengatakan, dalam penanganan erupsi Gunung Agung ini sudah dilakukan koordinasi dengan baik. Sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali telah menyiapkan dirinya untuk menampung pengungsi yang masih terus bertambah.

"Semua kementerian/lembaga juga telah menyatakan siap membantu menangani, misalnya dalam urusan makanan, kesehatan, dan sarana dasar bagi mengungsi. Bahkan ada juga pengurusan ternak pengungsi yang ditinggalkan," ujar Puan.

Dia menambahkan bahwa antisipasi juga diberikan untuk urusan sekolah bagi anak-anak. Sejauh ini sudah dibuat skenario apakah nanti sekolah pagi saja, siang saja, atau sore. Bahkan jika dibutuhkan, akan disiapkan tenda darurat buat proses belajar mengajar.

"Ini masih berupa antisipasi dan skenario-skenario karena kondisinya saat ini alhamdulillah masih baik dan dalam status siaga. Kami harap tentu tidak sampai darurat walaupun semua sudah kami antisipasi," imbuhnya.

Mbak Puan meminta agar semua kepala daerah membuat langkah-langkah sistematis dan bisa memberikan penjelasan dini kepada masyarakat. Misalnya kapan saat mengungsi, kapan bisa kembali dan sebagainya. Karena itu, lanjut Puan, harus ada koordinasi yang baik antar instansi seperti BNPB, pemerintah daerah, kemenerian/lembaga, termasuk para relawan.