Menko PMK Punya Target Pengentasan Stunting untuk Sidoarjo
Selain itu, Muhadjir juga meminta dinas kesehatan menanggung biaya pemeriksaan USG sebulan sekali untuk ibu hamil di Rumah Sakit.
Penanganan stunting sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia harus dilakukan sejak dini, sebelum pernikahan, sebelum kelahiran, hingga fase bayi, anak-anak, dan dewasa.
Dia meminta pemerintah daerah, mulai dari pemerintah provinsi sampai tingkat kelurahan dan desa memberikan perhatian khusus demi terciptanya SDM unggul dan berkualitas.
"Karena untuk pembangunan sumber daya manusia kita itu harus dimulai dari ketika lahir dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak stunting. karena kalau sudah tidak sehat sampai kapanpun tidak akan bagus SDM kita," ungkapnya.
Muhadjir mengatakan intervensi penanganan stunting dan kemiskinan harus dilakukan secara berkesinambungan.
Sebab, penyebab stunting dan kemiskinan saling beririsan dan harus ditangani keduanya supaya bisa mengentaskan stunting.
Muhadjir menyaksikan kegiatan penimbangan balita yang dijadikan salah satu tema Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) PKH.
Perpaduan kerja pendamping PKH-Kementerian Sosial dan bidan desa adalah praktik baik keterpaduan penanganan kemiskinan dan stunting.
Menko PMK Muhadjir Effendy berharap Kabupaten Sidoarjo dapat mencapai target nasional yaitu nol persen kemiskinan ekstrem dan 14 persen prevalensi stunting
- Pertamina Eco RunFest 2024 Sukses Digelar, Yayan: Hadiahnya Luar Biasa, ya
- Melalui UMK Academy, Pertamina Dukung UMKM Bersaing di Tingkat Global
- Diikuti 12.300 Pelari, Pertamina Eco RunFest 2024 Sukses Digelar
- Mendes PDT Yandri Susanto Lihat Potensi Besar Desa Ada di Sini
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru
- Indonesia Siap Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Berkelanjutan dari AS