Menko Polkam Ungkap Instruksi Presiden Prabowo Terkait Libur Lebaran 2025

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkap instruksi Presiden Prabowo Subianto soal libur Lebaran 2024.
BG, panggilan akrab Budi Gunawan, mengatakan bahwa pemerintah sebagaimana instruksi Presiden Prabowo bakal memastikan kelancaran lalu lintas dan stabilitas keamanan selama libur Idulfitri.
“Bapak Presiden telah menginstruksikan bahwa negara harus hadir dan bersinergi untuk menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat, terutama selama periode libur panjang ini,” ujar BG dalam keterangan persnya, Jumat (4/4).
Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mencatat arus kendaraan dan penumpang baik melalui jalur darat, laut, dan udara meningkat dari 21 Maret hingga 1 April 2025.
Arus kendaraan dan penumpang mengalami penurunan pada 2 April 2025, dan diprediksi menguat kembali saat 5-7 April atau momen arus balik libur lebaran.
Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu mengatakan pemerintah akan menerapkan rekayasa lalu lintas demi memastikan kelancaran selama arus balik.
“Rekayasa lalu lintas bersifat dinamis sesuai kebutuhan lapangan. Ini adalah bentuk kesiapsiagaan yang dilakukan agar masyarakat tidak terjebak dalam kemacetan panjang," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah telah membuat rekayasa lalu lintas di beberapa titik yang terjadi kepadatan, seperti KM 70 hingga KM 47 Tol Jakarta-Cikampek dan opsi one way lokal ruas Brebes dan jalur alternatif Nagrek.
Menko Polkam Budi Gunawan mengungkap instruksi Presiden Prabowo soal libur Lebaran 2025.
- Menindaklanjuti Pertemuan Bilateral, Menko Polkam BG Rapat Bahas Implementasi Batas Maritim
- Budi Gunawan Anggap Lawatan Prabowo ke Lima Negara Menghasilkan Kerja Sama Strategis
- Kota Lama Jadi Primadona, Libur Lebaran 2025 Dongkrak Wisata Semarang
- Trafik Broadband Meroket Selama Libur Lebaran 2025, Telkomsel Beber Penyebabnya
- Budi Gunawan, Sufmi Dasco, dan Sketsa Rekonsiliasi Nasional Prabowo-Megawati
- Budi Gunawan: Pemerintah Mengutuk Aksi KKB yang Menewaskan 11 Pendulang Emas