Menko Puan Tidak Minta Tambah, tapi Tak Mau Kurang

jpnn.com, JAKARTA - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani bersama tiga menko lainnya yakni Wiranto (polhukam), Luhut Panjaitan (kemaritiman) dan Darmin Nasution (perekonomian) hadir di ruang sidang badan anggaran (banggar) DPR, untuk membahas rencana kerja anggaran kementerian/lembaga (RKA K/L) dalam RAPBN tahun anggaran 2018.

Dalam paparannya, Puan menjelaskan tentang 30 program prioritas rencana kerja dan program (RKP) 2018 di hadapan sidang dewan yang dipimpin oleh Ketua Banggar DPR RI, Azis Syamsuddin ini.

"Khusus untuk bidang PMK, kerja koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) untuk program prioritas bidang PMK Tahun 2018 terbagi ke dalam tiga fokus program yaitu kesejahteraan rakyat, pemberdayaan rakyat, dan pembangunan karakter," ujar Puan di ruang sidang Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, gedung Nusantara II Lt.1, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).

Bidang kesejahteraan rakyat meliputi pelayanan pendidikan dan agama berupa jaminan pelayanan bersekolah (KIP), peningkatan kualitas guru, beasiswa, pelayanan beribadah, pelayanan kesehatan berupa JKN, peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan penanggulangan penyakit, preventif dan promotif (Germas), pembangunan perumahan dan permukiman berupa penyediaan perumahan layak, air bersih dan sanitasi, penanggulangan kemiskinan berupa jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, jaminan pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, kesehatan, pendidikan), PKH, pembangunan keluarga, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, perlindungan kaum marjinal dan pengelolaan dampak bencana.

Bidang Pemberdayaan Rakyat mencakup revitalisasi pendidikan vokasi, revitalisasi kebudayaan, pemberdayaan masyarakat (perempuan, pemuda, olahraga, seni budaya, keluarga), pembangunan wilayah berupa pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, pembangunan perdesaan, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pelaksanaan Asian Games 2018.

"Untuk bidang pendidikan karakter fokus kerja dan program nantinya meliputi revolusi mental, pendidikan Pancasila, dan pendidikan karakter," kata Puan.

Jika merujuk pada indikator makro, KSP RKP bidang PMK 2018 menetapkan sasaran untuk masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berupa kesehatan, pendidikan, hidup layak, dan sebagainya yang mencapai angka 71,5 dari 68,8 di tahun 2014; 69,5 di 2015; dan 70,18 di 2016.

Indeks GINI di tahun 2018 juga diupayakan mencapai 0,38 dari 0,39 di tahun 2016; Tingkat Kemiskinan juga diupayakan dapat berada di kisaran angka 9,5% - 10% dari 10,8 persen di tahun 2016.