Menko Sofyan Belum Dimintai Masukan Tentang Kinerja Menteri
jpnn.com - JAKARTA - Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengaku tidak tahu menahu soal rencana reshuffle Kabinet Kerja. Ia menyatakan Presiden Joko Widodo sejauh ini belum meminta pendapat darinya terkait kinerja sejumlah menteri bidang ekonomi.
"Presiden belum minta meminta masukan. Saya tidak mengevaluasi menteri ya. Saya juga tidak bisa mengomentari hak prerogatif presiden," ujar Sofyan di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (4/5) malam.
Sofyan menambahkan, Presiden Jokowi, sapaan karib Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki sistem sendiri dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya. Oleh karena itu, ia enggan mengomentari lebih jauh mengenai rencana perombakan sejumlah posisi menteri tersebut.
"Kami ini kan sudah bekerja dengan presiden dan wapres selama 6 bulan. Enam bulan itu sudah tahulah performance setiap orang. Jadi saya pikir presiden sendiri yang berikan penilaian," imbuh Sofyan.
Meski tidak ingin melakukan penilaian, Sofyan mengaku tidak mudah bagi seorang menteri untuk bekerja di bidang perekonomian. Pasalnya, bidang ekonomi dipengaruhi oleh faktor internal dalam negeri dan eksternal luar negeri.
"Saya enggak mengatakan kinerja menterinya. Saya mengatakan kinerja ekonomi memang sulit karena berbagai faktor internal dan eksternal. Eksternal yaitu kondisi komunitas dunia yang turun, Uni Eropa yang sakit, pertumbuhan Tiongkok yang rendah sehingga semua itu mempengaruhi daya beli ekspor kita," tandas Sofyan.(flo/jpnn)
JAKARTA - Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengaku tidak tahu menahu soal rencana reshuffle Kabinet Kerja. Ia menyatakan Presiden Joko Widodo sejauh
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sambangi Kementerian ATR/BPN, LSM Pijar Keadilan Demokrasi & FPKMP Soroti Sengketa Tanah di Papua
- Lihat, 2 Menteri Kabinet Merah Putih Monitoring Pencemaran Sungai Ciujung di Banten
- Prabowo Lakukan Kunjungan Luar Negeri Perdana, Ini Agendanya
- PKN Akan Mengawal Program Prabowo yang Prorakyat
- Berdemonstrasi di Kedubes AS, Aktivis Tolak Campur Tangan Asing dalam PSN dan Urusan Papua
- Perekaman KTP Elektronik dan IKD Tertinggi, Kaltim Diganjar Penghargaan Kemendagri