Menkominfo Rudiantara Difitnah, Sungguh Keji!

jpnn.com, JAKARTA - Akun Twitter @PartaiHulk menyebarkan informasi yang menuding Menkominfo Rudiantara dipaksa membocorkan data NIK dan KK. Hoaks ini disebar tanpa fakta dan data.

”Menkominfo Rudiantara dipaksa intelijen China untuk bocorkan minimal 70 juta data KK dan NIK yang sesuai| Rudiantara dipaksa kejar target paling lambat akhir Mei tahun ini untuk produksi jutaan KTP di Beijing atas arahan Xi Jin Ping untuk pemenangan Jokowi | *infovalid”. Begitulah tulis akun @PartaiHulk.

Rudiantara pun tak tinggal diam. Dia langsung me-mention akun @PartaiHulk. Rudiantara menyebut kicauan akun anonim itu mengandung fitnah yang sangat keji dan tidak berdasar.

”Yang disampaikan ybs tidak benar dan dapat diduga sebagai perbuatan yang dilarang UU ITE. Mari selalu tabayyun, hindari fitnah/hoax disebar di medsos,” tulis Rudiantara, Selasa (13/3).

Dalam beberapa kesempatan, Rudi selalu menekankan bahwa Kemenkominfo bukanlah pemilik data kependudukan berupa NIK dan KK.

Data-data tersebut mutlak berada di bawah kontrol Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ”Kami enggak punya datanya, apanya yang bocor?” katanya.

Rudi menjelaskan, dalam proses registrasi kartu prabayar, operator meminta pelanggan untuk menyerahkan NIK dan KK, lantas meneruskan ke pusat data Ditjen Dukcapil untuk diverifikasi. Jika data cocok, nomor akan terdaftar.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah dalam pernyataannya kemarin (14/3) mengatakan, sejak mencuatnya insiden pelanggan Indosat yang nomornya dipakai berkali-kali, pihaknya langsung melakukan pengecekan dan track down ke pusat data dukcapil.