Menkop Minta Sarjana Ciptakan Lapangan Pekerjaan
Sabtu, 05 Mei 2012 – 08:39 WIB

Menkop Minta Sarjana Ciptakan Lapangan Pekerjaan
JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) dan UKM Syarif Hasan memuji Universitas Azzahra yang melakukan wisuda sebanyak 977 mahasiswa dan 90 persen para wisudawan dan wisudawati itu telah bekerja. Namun, dia meminta para lulusan agar segera merubah mindset dari pekerja menjadi pencipta lapangan pekerjaan.
Karena pemerintah telah memberikan kontribusi nyata berupa program-program pendidikan pada kepentingan bangsa. Pemerintah menyadari, sekarang zamannya para entrepreneur yang mampu menangkap potensi kesejahteraan ekonomi ke depan.
Apalagi ke depan, ada beberapa peluang agar dapat menjadi wirausaha dengan syarat bisa meng-create dan me-maintenance seperti pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia yang sudah baik di level 6,5 persen pada 2011.
”Pertumbuhan ekonomi ini merupakan tertinggi dan terbaik di Asia Pasifik. Akibat tingkat pertumbuhan baik, angka kemiskinan tertekan, begitu angka pengangguran. Karena penyerapan tenaga kerja terjadi cukup bagus. Saya berharap Universitas Azzahra memberi kontribusi sarjana entrepreneur andal, terutama berbasis syariah,” kata Syarif pada orasi ilmiah dalam rangkaian acara wisuda Universitas Azzahra, Jakarta di gedung SME Tower, Jakarta, baru-baru ini.
JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) dan UKM Syarif Hasan memuji Universitas Azzahra yang melakukan wisuda sebanyak 977 mahasiswa dan 90 persen para
BERITA TERKAIT
- Kementerian BUMN Gelar Pelatihan UMKM Naik Kelas di Bandung Guna Dukung Visi Prabowo
- Harga Emas Antam Hari Ini Senin 24 Februari, Naik Tipis
- Bakal Ada Operasi Pasar di 500 Titik, Harga Sembako Harus Lebih Murah dari Malaysia
- Siap Handover Bulan Ini, Sky House Hadirkan Berbagai Promo Menarik
- Mitra Binaan Pupuk Kaltim Lakukan Ekspor Perdana ke Filipina
- BPK Diminta Pertimbangkan Revisi UU BUMN terkait Pengawasan Uang Negara