Menkopolhukam Bantah Temuan Komisi I DPR
Senin, 10 Oktober 2011 – 16:43 WIB
Selain itu Djoko juga menyangkal temuan Komisi I DPR terkait pergeseran penanda perbatasan pada patok bernomor 104. Menurut mantan Panglima TNI itu, pihaknya sudah memerintahkan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) untuk melihat lokasi patok perbatasan.
Baca Juga:
Dari hasil tinjauan di lapangan menunjukkan tidak ada pergeseran titik perbatasan. Ia menegaskan, pemerintah tidak merelakan teritorialnya dicaplok negara tetangga. “Pegangan kami perjanjian 1978. Tidak ada pegangan lain,” kata Djoko.
Sementara berdasarkan pengakuan Pangdam XII Tanjungpura Mayjen Gerhan Lantara, titik rawan perbatasan hanya dijaga 32 pos. TNI melakukan tugas sesuai angka-angka koordinat masing-masing di sepanjang Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Serawak dan Sabah di Malaysia.
Dijelaskanya, ketika terjadi persinggungan patroli TNI dengan tentara Malaysia dan bertemu di titik koordinat, maka kedua negara langsung berkoordinasi dengan membuka GPS. Dengan begitu, perbatasan dikembalikan ke posisi semula. Untuk posisi Dusun Camar Bulan, kata Gerhan, titik koordinatnya tidak bergeser karena selalu diamankan TNI yang rajin melakukan patroli bersama Tentara Diraja Malaysia.
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Djoko Suyanto menegaskan bahwa tidak ada wilayah Indonesia di wilayah
BERITA TERKAIT
- Benahi Sistem Transportasi Nasional, Presiden Bentuk Ditjen Integrasi & Multimoda di Kemenhub
- Guru Honorer Supriyani Divonis Bebas, Menunggu Pengumuman Kelulusan PPPK 2024
- Saksi Ahli Sidang Timah Sependapat Kerugian Negara Hanya Bisa Dihitung BPK
- Guru Honorer Supriyani Divonis Bebas, Baju Seragam SD dan Sapu Ijuk Dikembalikan
- Bea Cukai Semarang Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Rokok Ilegal ke Kejaksaan
- Ketua MK Prediksi Ratusan Kandidat Bakal Mengajukan Sengketa Pilkada