Menkopolhukam Minta Polisi Tak Izinkan Golkar Gelar Munas di Bali

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno meminta kepolisian tidak menerbitkan izin untuk penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar di Bali pada 30 November hingga 3 Desember 2014 yang akan datang. Alasannya, situasi panas di internal Golkar dikhawatirkan berpotensi memicu kericuhan yang membuat Bali tak kondusif.

"Untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar saat munas diselenggarakan di Bali, yang menghadirkan lebih banyak kader Partai Golkar dari DPD 1 dan DPD 2 seluruh Indonesia, maka jajaran Polri diminta tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar tanggal 30 November- 3 Desember 2014 di Bali," ujar Tedjo melalui keterangan persnya di Jakarta, Selasa, (25/11).

Instruksi ini diberikan menyusul terjadinya sejumlah kericuhan antarkader Partai Golkar saat rapat persiapan munas di DPP Golkar,  Jakarta Barat. Tedjo pun meminta pimpinan Partai Golkar untuk menunda penyelenggaraan munas yang telah diagendakan pada 30 Novenver nanti. Pertimbangannya, akhir tahun 2014 merupakan puncak kunjungan wisatawan ke Bali.

Dengan banyak kader Golkar yang hadir di Bali, kata Tedjo, potensi konflik akan lebih besar, sehingga dikhawatirkan membuat citra Indonesia akan buruk di mata dunia internasional. "Hal tersebut akan membuat negara-negara di dunia mengeluarkan travel warning bagi warga negaranya yang akan berlibur di Bali," tegas Tedjo.

Jika itu terjadi, ujar Tedjo, pasti akan merugikan sektor kepariwisataan di Indonesia. Oleh karena itulah, ia meminta Munas IX Golkar sebaiknya ditunda dulu.(flo/jpnn)