Menkopolhukam: Pilih Ical atau Nama Baik Indonesia?

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengaku tak khawatir dengan tudingan bahwa pemerintah berupaya mengintervensi urusan internal Partai Golkar terkait permintaannya agar polisi tak mengeluarkan izin bagi partai pimpinan Aburizal Bakrie itu menggelar musyawarah nasional (Munas) di Bali, 30 November nanti. Bagi Edhy, jauh lebih penting menjaga citra Indonesia di mata internasional dengan menjaga Bali tetap kondusif ketimbang kepentingan politik Aburizal dan Golkar.

"Lebih penting mana, Golkar yang diputuskan sepihak untuk pilih Ical (Aburizal, red) dengan kepentingan lebih besar, atau rusak nama Indonesia, pariwisata hancur. Mana yang lebih, apa lebih memilih Ical?" ujar Tedjo di kantornya, Jakarta, Selasa, (25/11).

Tedjo sebelumnya memang meminta Polri tidak memberi izin keramaian untuk penyelenggaraan Munas IX Golkar di Bali pada 30 November hingga 3 Desember 2014. Alasannya demi menghindari kisruh yang saat ini sudah terjadi.

Jika terjadi kisruh di Bali, tuturnya, imbasnya adalah pada sektor pariwisata di provinsi yang kaya dengan objek wisata itu. Terlebih, pelaksanaan Munas Golkar juga berhimpitan dengan jelang liburan akhir tahun.

Tedjo juga meminta petinggi-petinggi Golkar untuk menunda pelaksanaan munas. Menurutnya, politikus Golkar juga mesti melihat kepentingan yang lebih besar.

“Berani memilih mana yang lebih penting untuk kepentingan bangsa dan negara, harusnya begitu dong. Kalau Golkar kan kapan saja bisa. Nama kita kalau buruk, meng-upgrade lagi namanya itu sulit. Dianggap Indonesia tidak aman. Apalagi di Bali, tempat wisawatan," tandas mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut itu.(flo/jpnn)