Menkum HAM Disarankan Inventarisir Aset

JAKARTA- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menyarankan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) agar lebih kreatif dalam menangani berbagai kendala dan kesulitan infrastruktur yang saat ini tengah dihadapinya. Salah satu cara, menurut Ketua DPD dimulai dengan menginventarisir dan menghitung ulang aset yang dimiliki lembaga tersebut.

"Inventarisir dan lakukan validitas terlebih dahulu asetnya. Lalu diteliti, mana di antara aset tersebut yang punya nilai ekonomi tinggi sementara lokasinya sudah tidak layak lagi sebagai penjara atau rumah tahanan," saran Irman Gusman, di ruang kerjanya, komplek parlemen Senayan Jakarta, Rabu (13/1).

Irman mencontohkan soal posisi rutan Salemba yang terletak di tengah kota dan kawasan perkantoran serta pemukiman masyarakat. "Menurut hemat saya, dari sisi letak rutan Salemba itu sudah tidak memenuhi syarat lagi. Langkah yang dapat diambil adalah melakukan upaya tukar-guling dengan pemda atau pihak swasta secara transparan," usul Irman Gusman.

Kalau mengharapkan pihak pemda untuk membangun rutan dan lembaga pemasyaratan (Lapas) melalui APBD, lanjutnya, secara aturan hal itu agak sulit karena akan berhadapan dengan wewenang pemerintah yang mana masalah hukum dan HAM merupakan salah satu diantara lima hal yang menjadi wewenang penuh pemerintah pusat.