Menkum HAM Kaji Penghapusan Remisi Koruptor

JAKARTA - Wacana penghapusan remisi (pengurangan hukuman) bagi terpidana kasus korupsi terus bergulir. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Patrialis Akbar menyatakan bisa menerima usul yang antara lain berasal dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas itu.

 

"Kami tidak keberatan. Itu bagian dari sesuatu yang harus kami lakukan," kata Patrialis setelah menghadiri open house dengan Presiden SBY di Istana Negara Rabu (31/8). Namun, dia menggarisbawahi, sebelum direalisasikan, harus dilakukan kajian yang mendalam atas usul tersebut.

 

Misalnya, memanggil tokoh-tokoh untuk memberikan masukan. Kemudian, mengadakan lokakarya atau seminar. "Kalau sudah bulat, kita maju," katanya tentang revisi aturan pemberian remisi.

Namun, Patrialis berpendapat, penghapusan remisi tersebut tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana umum. Jika dihapuskan, kata dia, itu justru bisa menimbulkan kegaduhan di dalam penjara. "Mereka tidak punya harapan lagi," katanya.