Menlu Australia Pertanyakan Tujuan China Reklamasi Pulau di Laut China Selatan
Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, mengatakan, ia akan menanyakan kepada Pemerintah China bagaimana negara Tirai Bambu itu akan menggunakan pulau-pulau baru hasil reklamasi di Laut China Selatan.
Menlu Bishop akan terbang ke Beijing (16/2) malam untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi.
China telah melakukan konstruksi dan reklamasi di Laut China Selatan dan telah membangun sejumlah pulau di perairan internasional.
"Mengingat bahwa Presiden Xi sempat mengatakan bahwa China tak bermaksud menempatkan militer di kepulauan itu, maka tentu saja kami bertanya untuk apa pekerjaan konstruksi di pulau-pulau itu akan digunakan," ujar Menlu Bishop kepada wartawan di Tokyo, di mana ia bertemu Menlu Jepang, Fumio Kishida.
Ia lantas ,menuturkan, "Di masa lalu, Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan, pulau-pulai itu akan ditujukan untuk publik dan saya berniat untuk bertanya bagaimana negara-negara lain bisa mengakses barang publik ini.”
"Tergantung pada jawaban yang ia berikan, kami akan melihat situasi," sambungnya.
Setiap tahun-nya, perdagangan dengan nilai mendekati 7 triliun dolar melewati Laut China Selatan dan Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan serta Vietnam memiliki klaim saingan.
Menurut Departemen Pertahanan AS, Pemerintah China telah mereklamasi 1.170 hektar lahan di kawasan itu sejak tahun 2013 dengan proyek pembangunan pulau-nya.
Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, mengatakan, ia akan menanyakan kepada Pemerintah China bagaimana negara Tirai Bambu itu akan menggunakan
- Jumlah Penularan Kasus HMPV Terus Bertambah di Tiongkok, Virus Apa Ini?
- Dunia Hari Ini: Facebook dan Instagram Akan Berhenti Menggunakan Mesin Pengecek Fakta
- Dunia Hari Ini: PM Kanada Justin Trudeau Mundur karena Popularitasnya Menurun
- Program Makan Bergizi Gratis Diharapkan Menyasar Anak Indonesia di Pedalaman
- Dunia Hari Ini: Etihad Batal Lepas Landas di Melbourne karena Gangguan Teknis
- Kabar Australia: Sejumlah Hal yang Berubah di Negeri Kangguru pada 2025