Menlu Boleh Kalem, Tapi Diplomasi Harus Tegas

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, menilai ancaman Pemerintah Malaysia yang akan memberlakukan travel warning ataupun travel advisory agar warganya tidak berkunjung ke Indonesia, harus ditanggapi Pemerintah Indonesia dengan lebih tegas. Jika Indonesia terlalu mengedapankan soft diplomacy, maka Indonesia akan semakin rugi.

"Sudah saatnya pemerintah RI mengambil langkah tegas. Kalau Malaysia melakukan itu (mengeluarkan travel advisory) ya kita lebih keras dari itu. Ini bukan sekedar persoalan Pegawai KKP saja, tapi juga (klaim) batik, reog, lagu Rasa Sayange dan angklung yang diklaim Malaysia. Jadi Malaysia memang tidak menunjukkan itikad baik ubtuk hubungan yang saling menguntungkan," ucap Pramono Anung di ruang wartawan DPR RI, Kamis (26/8).

Lantas langkah apa yang hasru dilakuan pemerintah Indonesia jika memang harus bersikap lebih tegas? Pramono menyarankan agar jangan lagi menggunakan soft diplomacy dalam hal ini. "Menlu dalam persoalan Malaysia ini jangan menggunakan soft diplomacy lagi, tapi juga warning. Saya akui Pak Marty (Menlu Marty Natalegawa) itu diplomat ulung. Tetapi bicaranya yang kalem bukan berarti secara substansi harus kalem juga," ucap Pramono.

Meski demikian mantan Sekjen DPP PDIP itu tidak sependapat jika sikap tegas pemerintah harus direalisasikan dengan penarikan Duta Besar (Dubes RI) dari Kuala Lumpur. Pertimbangannya, karena banyak persoalan TKI di Malaysia yang harus ditangani Dubes RI di Kuala Lumpur.